Home » Pemuda Pelopor Muaragembong, Ikut Dalam Gelaran WMP KEMENPORA 2020

Pemuda Pelopor Muaragembong, Ikut Dalam Gelaran WMP KEMENPORA 2020

Opini – Kabupaten Bekasi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Cikarang. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di Barat. Laut Jawa di bagian utara dan barat. Kabupaten Karawang di timur dan Kabupaten Bogor di Selatan. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan yang terbagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kabupaten Bekasi berdiri sejak 15 Agustus 1950, terbilang cukup berumur untuk pengelolaan ketatanegaraan.

Namun, usia yang semakin menua bukannya membuat pelayanan publik semakin meningkat kualitasnya dan menjadi contoh yang baik bagi lembaga/instansi sejajar justru, malah sebaliknya. Pelayanan kurang bersahabat untuk mengatasi segala peradministrasian masyarakat.
Pelayanan publik adalah salah satu pelayanan untuk masyarakat yang telah ada sejak dulu.

Dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan administrasi kehidupan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Namun, sering kali teknisnya masih menyusahkan masyarakat, pasalnya yang seharusnya pemerintah mempermudah segala urusan administrasi masyarakat justru dipersulit dengan berbagai alasan yang tidak rasional.

Saya Achmad Ramzy Tj, pemuda asal Muaragembong yang juga merupakan finalis Pemuda Pelopor Tahun 2018 dipersulit saat mengajukan permohonan rekomendasi pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi 2020 Kemenpora yang diajukan pada hari Senin, 21 September 2020. Awalnya sudah terlihat kejanggalan karena tidak ada tanda terima dari pihak Dispora Pemda yang menerima surat. Setelah saya konfimasi kembali pada hari Selasa, 29 September 2020 surat rekomendasi belum juga dicetak. Jarak tempuh dari Desa hingga ke Pemda yang sangatlah jauh tidak dihiraukan lagi oleh pihak Dispora Pemda.

Hal ini tentunya membuat
saya kecewa terhadap pelayanan yang saya terima. Sebagai masyarakat maka, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik telah dirampas. Oleh karena itu, saya menyuarakan ini agar kejadian tersebut tidak terulang lagi kepada masyarakat.

Yang membuat janggal, sulitnya regulasi administrasi hanya berlaku di Pemda. Lantaran rekan seperjuangan saya yang juga mengajukan surat rekomendasi serupa kepada Dispora Pemkot. Yang terjadi, dalam hari itu juga surat rekomendasi sudah bisa digunakan untuk
memenuhi persyaratan.

Lain halnya dengan regulasi Dispora Pemda yang hingga hari ini belum juga diberikan surat rekomendasi tersebut. Sudah terhitung 1 minggu lebih sedangkan batas pendaftaran peserta WMP Berprestasi tingga 3 hari lagi. Surat rekomendasi sangatdibutuhkan karena di dalam PERDEP Bidang Pengembangan Pemuda KEMENPORA RI Nomor 8.31.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020.

Menjelaskan bahwa dalam tahapan seleksi administrasi diperlukan surat
pengantar atau tanda terima tembusan dari Dispora/ OPD yang menengani kepemudaan. Dengan adanya permasalahan ini membuat saya gagal mengikuti seleksi dikarenakan persyaratan yang
masih dipersulit oleh Dispora Pemda. Yang seolah menghalangi pemuda untuk berkarya dan berprestasi.


Pada dasarnya pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang menerangkan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan


perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah maka,
pelayanan publik seharusnya mempu memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan malah mempersulitnya.

Oleh : Achmad Ramzy Tj, Pemuda Pelopor Muaragembong

Sumber Referensi :
-UUD 1945

  • Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • PERDEP Bidang Pengembangan Pemuda KEMENPORA RI Nomor 8.31.1 Tahun 2020

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment